𝐇𝐮𝐛𝐮𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐚𝐧𝐭𝐚𝐫𝐚 𝐑𝐚𝐤𝐲𝐚𝐭 𝐝𝐚𝐧 𝐓𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐚 𝐬𝐞𝐛𝐞𝐧𝐚𝐫𝐧𝐲𝐚 𝐭𝐢𝐝𝐚𝐤 𝐛𝐢𝐬𝐚 𝐝𝐢𝐩𝐢𝐬𝐚𝐡𝐤𝐚𝐧 Di masa awal kemerdekaan, tentara lahir bukan dari perintah kolonial, melainkan dari rakyat itu sendiri. Cikal bakalnya adalah laskar - laskar perjuangan rakyat semesta seperti Hizbullah, PETA, dan BKR. Doktrin perang rakyat semesta menyimpulkan bahwa tentara tidak bisa menang tanpa rakyat, dan rakyat tidak bisa merdeka tanpa tentara. Hubungan keduanya tidak dipandang secara sistem hierarki melainkan simbiotik. Tentara bertempur di medan perang, sementara rakyat mendukung logistik, senjata, serta persembunyian bagi mereka. Dan di balik itu juga ada rakyat yang menggali informasi dari Belanda sebagai "mata - mata" bagi tentara rakyat saat itu. Puncaknya pada Battle of Surabaya 10 November 1945 gabungan rakyat, laskar, pemuda, dan TKR menghadapi serangan dari tentara Inggris dengan tanpa persenjataan yang memadai. Hanya bambu runcing, pistol rampasan, meriam tua, dan semangat yang luar biasa. Tetapi hubungan itu sekarang sudah lenggang. Transformasi tentara rakyat menjadi TNI mengubah wajah militer di Indonesia. Sentralisasi ini banyak ditolak oleh para laskar, kendati demikian TNI tetap terbentuk dan terus berkembang hingga lahirnya dwifungsi militer. Di era Soeharto, TNI (saat itu ABRI) menjadi tulang punggung negara melalui doktrin Dwifungsi ABRI. Peran militer dan sosial - politik secara bersamaan. Ribuan perwira aktif menduduki jabatan sipil dari bupat, gubernur hingga jabatan di pemerintahan pusat ba hkan mentri. Dan meskipun dwifungsi sudah dihapuskan secara formal pada era reformasi, ia masih bisa terlihat di sudut - sudut jabatan di lingkungan pemerintah pusat hingga setingkat daerah namun tidak semasif orde baru, bagaikan tanaman yang hanya dipangkas cabangnya ta pi tidak dicabut. Sejarah menjadi cermin bagaimana TNI sekarang tidak lagi disimbolkan sebagai arti filosofis bagi tentara rakyat semesta. Dan sekarang rakyat masih terus mengingat trauma masa lalu yang menyisakan krisis kepercayaan terhadap aparat negara.